Ternyata Ada Manuver Politik Di Balik Vaksin Nusantara

WASHINGTON – Pakar penyakit menular Amerika Serikat Dr. Anthony Fauci pada Minggu (11/7) menyesalkan perpecahan politik terkait vaksinasi virus corona. Setelah mendengarkan masukan dari masyarakat terkait program vaksinasi, Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan menggratiskan vaksin COVID-19 untuk masyarakat Indonesia. Dia mengajak, agar partai politik dan para tokoh politik juga meminta kepada seluruh kadernya agar membantu pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan vaksin bagi masyarakat. Fernando menginmbau agar partai politik dan para tokoh politik membantu pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan vaksin bagi masyarakat. Pemerintah Biden ditekan untuk berbagai vaksin demi membantu negara yang mengalami wabah yang lebih buruk seperti India hingga Brasil. Pakar kesehatan khawatir telah muncul varian virus corona baru yang lebih menular yang dapat menekan efektivitas vaksin yang sudah tersedia.

Lebih Rp 400 triliun rencana anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19, setara dengan sekitar 20 pabrik vaksin, adalah konsekuensi ongkos yang harus dibayar karena tidak siap menghadapi pandemi. Di masa depan, kita tidak mungkin selalu bereaksi merencanakan membeli mobil pemadam kebakaran, justru saat kebakaran terjadi. Setelah uji tersebut, para insinyur merancang desain pabrik yang dapat menghasilkan produkdengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan. [newline]Untuk satu produk obat memerlukan investasi hingga sekitar 1 miliar dolar AS . Khusus untuk pembuatan vaksin virus yang sedang mewabah ada beberapa syarat tambahan, antara lain pertama, produk ditujukan untukpasien yang sehat dan tidak boleh sama sekali ada efek samping. Kedua, produk akan diproduksi missal dan harus murah, stabil dalam penyimpanan dan mudah diberikan pasien. Ketiga, jika terjadi pandemi, produk harus mampu diproduksi dalam jumlah sangat banyak dan dalam waktu yang sangat singkat.

Politik Vaksin

Faktor lain yang membuat terhambatnya vaksinasi di daerah adalah lantaran belum semua puskesmas di seluruh Indonesia punya logistik yang mendukung. Menurut survei CISDI, 3,eight persen puskesmas tidak memiliki kulkas untuk vaksin yang berfungsi. Saat ini, pemerintah membuka vaksinasi gotong royong untuk perorangan agar akselerasi semakin cepat. Meski vaksin jadi komoditas politik, upaya vaksinasi Covid-19 sangat pentin dilakukan karena menjanjikan harapan sehat bagi masyarakat.

Aktor kawakan Robert De Niro diketahui menyalahi vaksin setelah putranya mengidap autisme yang diyakininya akibat divaksinasi saat masih balita. Dalam sebuah kesempatan, De Niro menyatakan dirinya bukanlah antivaksin namun mendukung vaksin yang aman. Atas dasar itu, Ribka yang belakangan dirotasi ke Komisi VII, melontarkan pernyataan kontroversial. Kritikan Ribka merupakan pintu masuk bagi jajaran Menkes atau pemerintah untuk memberi jawaban atas kasuskasus yang diungkap Ribka.

Para intelektual yang berdiri pada pro dan kontra mengenai vaksin, harus membantu pemerintah agar permasalahan vaksin bisa terselesaikan. Termasuk penyediaan vaksin produksi dalam negeri, agar ketergantungan terhadap luar negeri berkurang. Jangan menjadi komoditas ekonomi dan politik, sebab rakyat yang bisa jadi korban,” ujar Ketua Umum DPP LDII Kyai Haji Chriswanto Santoso. Wakil Wali kota Jakarta Pusat Irwandi berharap semakin banyak partai yang ikut berperan mengentaskan pandemi dengan mengadakan sentra-sentra vaksin. Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga saat meninjau kegiatan vaksinasi kepada masyarakat bertajuk ‘Vaksin Merdeka’ yang diselenggarakan DPC PDI Perjuangan Jakarta Pusat dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta di RW 02, Kelurahan Cideng, Jakarta Pusat. JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Partai politik diminta ikut terlibat menggelar vaksinasi free of charge.

Pada akhirnya mengancam upaya memproduksi dan mendistribusikan vaksin secara adil. Trump menyebut Covid-19 sebagai ‘Flu Kung’ dan mengembangkan teori konspirasi tentang asal virus dari laboratorium China. Pernyataan ini merusak ilmuwan AS berkolaborasi dengan ilmuwan Cina untuk memerangi pandemi. AS juga akan keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia yang dianggap menyesatkan dunia tentang Covid-19 atas desakan pemerintah China. Hal ini pernah ditunjukkan AS dan Rusia saat mengkoordinasikan vaksinasi polio dan cacar selama Perang Dingin. AS juga pernah mengirim bantuan militer ke Afrika Barat pada 2014 untuk menanggulangi Ebola.

Esai ini karya Zennis Helen, dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang dan mahasiswa program doktor di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang. Gao Fu membuat pernyataan itu pada pertemuan puncak vaksin di Kota Shenzhen, Sabtu (12/9) lalu. Politik vaksin Tiongkok itu tentu saja berlatar belakang kepercayaan yang tinggi bahwa wabah Covid-19 dapat ditangani dengan baik. “Dalam rangka untuk mengurangi dampak covid, disiplin prokes itu yang paling utama. Kemudian meningkatkan imunitas diantaranya melalui vaksin, konsumsi makanan bergizi, jaga kebersihan dan hindari stres,” ujar Mahyeldi. Gubernur juga mengajak segenap peserta yang hadir untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan meskipun telah divaksinasi.

Menurutnya, pemerintah bisa merealokasi anggaran infrastruktur tahun 2021 sebesar Rp 413 triliun. ‘‘Tentu jika vaksin komersil, akses nya jauh lebih mudah dan prosedur tidak lama seperti vaksin pemerintah,‘‘ katanya. Bhima menambahkan bila vaksin berbayar maka dikhawatirkan akan menciptakan ketimpangan karena kelas menengah ke atas mampu mengakses vaksin yang komersil, sementara kelas bawah menunggu bantuan vaksin pemerintah. Ekonom Institute For Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira mengatakan, anggaran vaksinasi gratis bisa dicari dengan cara realokasi dari anggaran belanja lain, seperti belanja infrastruktur.