Seminar Membangun Komunikasi Politik Di Period Transisi Demokrasi Dan Masa Depan Perpolitikan Nasional

Mahatir menambahkan, melihat dari kekacauan publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam berpolitik, sebagai generasi penerus bangsa melihat keadaan seperti ini tentunya menimbulkan efek kecurigaan serta stigma negatif bahwa orang yang berpolitik pasti melakukan tindakan tidak jujur. Sebaliknya, lembaga-lembaga semacam itu justru menjadi instrumen yang cukup efektif, meski sedikit mahal dari segi ongkos sosial, untuk tetap mempertahankan sebuah dominasi kekuasaan ekonomi-politik. Kelompok-kelompok dominan yang mengendalikan jalannya proses ekonomi-politik di tingkat lokal ternyata bukan “pendatang baru”.

Dr. Hidayat dari Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM mengatakan pendidikan poltitik sangat penting untuk masyarakat mengetahui politik secara umum. Hal itu dapat dilaksanakan sejak para remaja sudah memasuki usia 17 tahun atau setingkat dengan pendidikan di perguruan tinggi. “Upaya dan komitmen kuat dari pemerintah dalam terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender dengan terus mendorong tercapainya kuota 30% keterlibatan perempuan di parlemen serta mengikis ketimpangan gender dalam politik,” ucapnya. Deputi Femmy juga menjelaskan perlunya upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam parlemen melalui sebuah Rancangan Peraturan Presiden tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan. Jakarta (14/4) – Partisipasi perempuan Indonesia dalam Parlemen masih sangat rendah. Menurut knowledge dari World Bank , negara Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen.

Reformasi agraria masih menjadi agenda besar Indonesia, terutama menyangkut penanggulangan perubahan iklim yang kian mendesak. Bahkan, dipasangnya wajah-wajah tokoh-tokoh kebangsaan tersebut bisa menjadi problematik, setidaknya dalam contoh kasus Suharto di masa-masa reformasi ini. Reformasi adalah sebuah kesempatan untuk memperbaiki negara ini dari segala warisan politik otoriter Orde Baru yang busuk, dan mengambil pelajaran berharga untuk tidak mengulanginya. Sehingga, beragam upaya glorifikasi terhadap Suharto dan penempatannya sebagai sebuah ikon politik yang perfect dan diwacanakan dalam konteks-konteks politik kontemporer rasanya mengingkari semangat reformasi itu sendiri. Sesungguhnya mengidolakan, bahkan secara politis, figur-figur sejarah adalah hak semua orang tanpa terkecuali. Masa lalu adalah teritori bersama yang tak bisa dipatok-patok untuk diklaim pribadi.

Perilaku dan etika politik para elite yang kerap kali tidak mencerminkan kepentingan mayoritas dari masyarakat selalu mendapatkan komentar dari rakyat. Di antara serangkaian fakta kebangsaan yang mau tidak mau kita alami di masa reformasi, kita perlu menyadari bahwa masih ada secercah harapan untuk membangun bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dengan menyampaikan aspirasi dan partisipasi melalui media massa.

Ini memungkinkan negara mengeluarkan pengaturan yang bersifat khas demi pemanfaatan sumber daya semaksimal mungkin. [newline]Di negara kita bahkan dimungkinkan adanya sebuah pelaksanaan kebijakan terkait pandemi tanpa perlu adanya pengawasan, sejauh itu didasarkan pada “itikad baik” untuk penyelesaian masalah COVID-19. Ketiga kebijakan itu juga sarat dengan upaya melakukan sentralisasi kekuasaan dan intervensi negara, sehingga ruang publik maupun kewenangan pemerintahan daerah menjadi tereduksi. Tidak itu saja, upaya-upaya pemberantasan korupsi menjadi dalam pengawasan ketat pemerintah. Padahal pengawasan ketat semacam itu adalah sebuah bencana untuk pelaksanaan pencegahan dan penindakan korupsi berskala masif. Istilah ini dipopulerkan oleh Colin Crouch seorang sosiolog Inggris yang juga pengamat demokrasi. Pertama, keterlibatan masyarakat dalam dunia politik bersifat terbatas atau artifisial saja.

Politik masa ini

Mungkin pada saat itu, ada ketidakpuasan dengan keuntungan yang didapat dari deal/janji politik. Parpol dan politisi mencari simpati dengan melancarkan serangan kepada lawan politiknya. Saat berperan sebagai oposisi, parpol dan politisi mendadak menjadi idealis.

Namun, tentu juga ada konteks-konteks sezaman yang disetujui bersama sebagai pembatas, yang bisa menguntungkan atau mengganjal. Aidit di masa sekarang sama saja dengan mengundang masalah, namun di masa depan ketika misteri Peristiwa 1965 terungkap dan reputasi politik PKI tidak lagi dihina-dina, hal itu mungkin menjadi sah-sah saja. Kata ‘seandainya’ dan ‘mungkin’ tidaklah koheren jika membicarakan sejarah, walau hal itu sah-sah saja selama masih bertendensi imajinatif. Skenario tersebut terbilang potensial mengingat Tiga Tuntutan Rakyat tidak menyinggung pelengseran Sukarno secara eksplisit, namun lebih merupakan petisi reformasi politik-ekonomi. Peran politik Sukarno di kalangan elite maupun massa belum tercoreng parah, romantisme terhadap Sukarno masih membekas. Fenomena ini tampaknya sejalan dengan dugaan Hank tentang munculnya kalangan oportunis di period pandemi.

Meskipun sebenarnya hal itu tidak dilarang atau dibatasi secara hukum, tetapi ada batasannya secara etika politik. “Karena itu, diperlukan komitmen dan konsistensi para pengurus negara untuk membangun Indonesia dari daerah atau membangun Indonesia dari desa,” ujarnya. Penguatan sistem presidensiil dengan penegedepanan mekanisme checks and balances, kata dia, akan menjadi jargon saja karena partai-partai cenderung lebih memilih untuk menjadi partai pendukung kekuasaan. “Koalisi partai yang mendukung pemerintahan Jokowi-Makruf tergolong sangat besar saat ini.

Di samping itu, KPA juga melakukan konsolidasi knowledge konflik agraria yang telah terjadi hingga puluhan tahun di berbagai sektor pembangunan melalui pendekatan Lokasi Prioritas Reforma Agraria . Perkembangan LPRA di berbagai kementerian hingga 2018 menjadi indikator bagaimana kebijakan reforma agraria dengan implementasinya di lapangan dapat diukur dalam konteks memperbaiki strukrur penguasaan tanah dan menuntaskan konflik agraria. Oemar Dhani yang pernah ditahan karena terlibat G30S/PKI kepada BALAIRUNG mengungkapkan efek penahanannya pada kehidupan keluarganya. Anak saya (sembari menunjuk anak laki-lakinya) putus pacaran gara-gara mertuanya malu, bapaknya pernah terlibat PKI. Seperti surat pembaca DeTIK (No. 30/5 Oktober 1993) tentang pernikahan dengan calon suami seorang ABRI yang gagal.