Putusan Pemidanaan Melebihi Tuntutan Dalam Perkara Korupsi Politik

Jangan hanya unsur pemberi dan penerima saja yang ditindak, sementara dalangnya dilindungi, itu sama dengan tidak menyelesaikan persoalan. Dewan pengawas pun harus dapat kooperatif, bersinergi dan saling bergandengan. Konsisten pada satu tujuan bersama agar korupsi dapat terberantas hangus. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan.

Data hasil rilis Komisi Pemberantasan Korupsi dari 2004 hingga November 2019 terhadap 139 kasus korupsi yang ditangani, 121 perkara melibatkan kepala daerah. Hal ini menandakan bahwa korupsi telah menjadi bahaya laten yang tidak bisa terbantahkan. Praktik korupsi yang massif terjadi, menunjukkan kegagalan pemimpin dalam menjalankan amanahnya dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.

Pertama, komitmen dan integritas menjadi poin penting yang perlu dijaga dengan baik oleh jajaran penyelenggara pemilu. Sebuah bangsa baru dikatakan beradab jika bangsa itu mampu menjaga nilai etika, ethical dan integritasnya (Ma’arif, 2019). Dalam hal ini, KPU juga berkewajiban untuk mengumumkan siapa kepala daerah yang pernah tersangkut kasus korupsi, agar masyarakat mengetahuinya. Ketiga yakni keadilan , yaitu penegakan hukum secara proporsional dan seimbang, yang tujuannya adalah untuk memperoleh kedamaian dan kesejahteraan hidup bersama dalam masyarakat. Penegakan hukum tidak boleh justru menciptakan kegaduhan baru atau pelanggaran terhadap hukum itu sendiri karena pertimbangan politik misalnya. Pakar hukum pidana, Indriyanto Seno Adji, menilai, masifnya praktik korupsi di Indonesia memang tidak terlepas dari peran birokrat atau penyelenggara negara.

Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia diselenggarakan sebagai bukti tanggung jawab untuk turut serta mendidik masyarakat sekaligus menjawab tantangan zaman untuk menciptakan intelektual dalam bidang hokum yang bertanggung jawab dan profesional. Sedangkan untuk terdakwa Heru Hidayat dan Benny Tjokorosaputro juga didakwakan pasal pencucian uang dari sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 4 UU RI No. eight Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketika rekrutmen para pejabat bukan berdasarkan profesionalitas serta integritas. Sehingga sangat berbahaya menyerahkan urusan rakyat kepada orang yang bukan ahlinya. Sanksinya disebut ta’zir, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim.

Politik mengenai korupsi

Ratusan koruptor dapat remisi kemerdekaan, dengan alasan telah berperilaku baik dan memenuhi syarat serta untuk mengurangi beban negara. Lelucon di atas adalah pledoi mantan Menteri Sosial Juliari Batubara saat diperiksa di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada 9 Agustus 2021 terkait kasus korupsi bansos Covid-19. Situasi seperti itu tentu saja terlihat suram bagi pemerintah Afghanistan. Namun, Jack Watling dari RUSI mengatakan, ketika untuk sementara militer Afghanistan terlihat semakin pesimistis, situasinya masih bisa diselamatkan oleh politik.

Reynhard juga mengklaim bahwa pemberian Remisi Umum tahun 2021 berhasil menghemat pengeluaran negara dengan memangkas anggaran makan narapidana hingga lebih dari Rp205 miliar. Reynhard beralasan pemberian remisi merupakan apresiasi dari negara terhadap pencapaian positif yang sudah dilakukan narapidana dan anak selama menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara dan lembaga pembinaan khusus anak. Dari seluruh koruptor yang menerima remisi, four orang di antaranya langsung bebas.

Agus mengatakan, selain hambatan itu, penanganan kasus-kasus besar itu berhubungan dengan banyak lembaga, bahkan hingga lintas negara. Ditengah keberhasilan KPK mengungkap kasus-kasus korupsi tersebut, namun masih ada juga kekecewaan masyarakat, dimana ada kasus-kasus korupsi besar yang belum tuntas diselesaikan. Masih terkait dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme , maka khusus untuk penyelenggara, diatur dalam UU No 28 Tahun 1999 tentang PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME.

Ia mengingatkan, para anggota legislatif dan pejabat eksekutif dipilih berdasarkan rekomendasi partai. Sayangnya, kata dia, ketika kader parpol ada yang terlibat kasus korupsi, mereka tidak mengambil sikap tegas. Dalam peringatan Hari Anti-Korupsi di SMKN fifty seven, Jakarta, Senin 10 Desember 2019, Presiden Joko Widodo mengatakan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi bisa saja diterapkan jika itu merupakan kehendak masyarakat. Dari mana sisa kebutuhan itu dipenuhi di saat mekanisme iuran anggota hampir tidak berjalan?

Perlu diingat, bahwa di tahun itu, jumlah bantuan keuangan dari negara untuk partai politik masih terlalu kecil. Jumlahnya hanya Rp 21 juta per perolehan kursi di legislatif pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2005. Sebaliknya, kegagalan mentransformasikan ethical yang menolak perilaku korupsi di dalam hukum, juga merupakan kegagalan menempatkan dan meraih tujuan kelangsungan hidup bersama.

Sumber korupsi lain yang belum banyak didiskusikan secara terbuka adalah korupsi pada sektor pengelolaan sumber daya alam yang selama ini menjadi pundipundi uang para pejabat dan pengusaha. Sejak zaman Soeharto semua penerimaan negara dari sektor sumber daya alam seperti hutan, perikanan, minyak dan fuel bumi serta bahan galian tambang dan mineral sampai dengan sekarang masih dipenuhi dengan praktik-praktik korupsi. Korupsi di sektor sumber daya alam juga marak disektor minyak dan gasoline bumi serta pertambangan mineral lainnya. Bangsa Indonesia kini tengah memasuki period millennium dan globalisasi dengan segala tantangan dan kompleksitasnya yang harus dijawab dengan cara menselaraskan jati diri sebagai bangsa dengan perubahan dan perkembangan dunia. Berbagai perubahan yang terjadi dalam perkembangan dunia world juga berpengaruh pada ketatanegaraan Republik Indonesia, sistem hukum dan arah politik hukum Indonesia.