Ppkm Level Four Diperpanjang, Jokowi Ucapkan Terima Kasih Atas Dukungan Dan Pengertian Rakyat

Lanjutnya, PSBB pada periode waktu yang sama juga berkontribusi menurunkan angka pertumbuhan kasus positif COVID-19 di mana pada April lalu mencapai ninety persen, kemudian dengan intervensi PSBB turun menjadi 2,eight persen di Mei tahun lalu. “Jika sudah ada kesempatan untuk mendapatkan vaksin, segera ambil, jangan ada yang menolak. Ini demi keselamatan kita, vaksin merupakan upaya terbaik yang tersedia saat ini.

Politik PPKM

Masalah lain terkait dengan penanganan penyebaran Covid-19 adalah protokol kesehatan dan kedisiplinan masyarakat. Sejak ditemukan pasien pertama Covid-19 di Indonesia pada bulan Maret 2020, masyarakat dipaksa untuk merubah kebiasaan hidup. Oleh karenanya kesungguhan ini juga hendaknya dibarengi kesungguhan masyarakat agar mentaati aturan yang telah ditetapkan sebagai daya dukung pencegahan penyebaran Covid 19. Pemerintah Kota Yogyakarta menyadari ini bukan hanya menjadi ranah Pemerintah, namun masyarakat juga harus berperan aktif, berdisiplin menerapakan protokol kesehatan, serta solidaritas antar masyarakat sangat dibutuhkan sebagai upaya memutus penyebaran Covid-19.

“Jangan peduli jika ada tuduhan bahwa pemerintah otoriter dan sejenisnya dalam menerapkan PPKM Darurat. Ini untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, nggak ada urusan polatak politik,” ujarnya, dikutip Suara.com. Bogor, Kominfo – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah telah menerima banyak masukan dan menyambut baik setiap masukan dari kelompok atau masyarakat, termasuk usulan untuk memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar dan kuncitara . Liputan6.com, Jakarta Kasus harian Covid-19 di Indonesia masih cukup tinggi hingga saat ini memunculkan berbagai isu provokasi yang mengancam stabilitas dalam negeri. Berbagai isu ini mengaitkan pandemi dengan ketidakpercayaan terhadap kinerja pemerintah, dan berisi seruan yang berlawanan dengan berbagai kebijakan tersebut.

Untuk itu, ia meminta kepada segenap unsur pimpinan daerah untuk meneguhkan komitmen dalam mempertajam penerapan PPKM Mikro. “Artinya, jangan biarkan perintah presiden tampak seperti himbauan, tetapi mesti didukung garis koordinasi, dalam pembinaan dan pengawasan yang jelas dari pusat,” tegasnya. “Dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran covid-19 ini,” katanya. Jokowi menyebut kebijakan PPKM Darurat harus diambil pemerintah mengingat lonjakan kasus Covid-19 dan muncul nya varian baru covid-18. Adanya PPKM Darurat ini merupakan upaya pemerintah untuk menekan kasus covid-19 yang kembali melonjak.

Terkait sanksi yang dapat dikenakan pada pelanggar, Jodi mengatakan, penegak hukum dapat merujuk pada sanksi dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Disiplin Pegawai pada masing-masing instansi, jika aparat daerah yang melanggar. Menurutnya, tingkat keberhasilan PPKM saat ini bisa lebih baik jika tidak mementingkan agenda politik. GenPI.co – Direktur Eksekutif Center for Youth and Population Research Dedek Prayudi menyoroti tajam kebijakan PPKM Darurat yang diubah dengan melabeli degree. “Pemerintah Jokowi menganggap masyarakat tidak paham hukum dan bisa saja dibodohi. Istilah PPKM Darurat ini sebenarnya bersiasat licik dengan menghindar dari kewajiban yang ditetapkan UU,” tegas KAMI se-Jawa. Penetapan keadaan darurat seperti dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat dinilai tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

Jodi memaparkan, secara umum SE tersebut mengatur pelaku perjalanan jarak jauh dari dan ke Pulau Jawa serta Pulau Bali yang menggunakan moda transportasi wajib menunjukkan kartu vaksin pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT- PCR atau Rapid Tes Antigen. Jodi juga mengajak masyarakat mematuhi dan melaksanakan ketentuan PPKM Darurat. Hal ini selayaknya melakukan tugas kemanusiaan menyelamatkan nyawa keluarga, orang tersayang dan lingkungan. “Jangan jadi penyebab kedukaan dan kecelakaan terhadap orang lain,” tegas Jodi. Dia memastikan, TNI dan Polri telah menyiapkan pasukan di sejumlah titik untuk melakukan penegakan hukum dalam rangka PPKM Darurat.