Politik Hukum Penanganan Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang

Ia juga mengancam keberlangsungan dan peningkatan pencapaian pembangunan. Di banyak tempat, korupsi telah mengambil bentuk yang beragam, mulai dari apa yang disebut sebagai petty corruption yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, korupsi birokratik, sampai dengan korupsi di kalangan dunia usaha. Dalam kuliah ini, korupsi dikaji dalam kaitannya dengan sistem politik.

Fenomena pengungkapan dugaan korupsi dalam jumlah dan cakupan wilayah sebesar ini belum pernah terjadi di Indonesia sebelumnya. Namun ternyata, upaya pemberantasan korupsi selama ini masih belum membuahkan hasil maksimal. Berbagai hasil penelitian dan survei dari berbagai lembaga menunjukkan hal tersebut. Hasil survei Global Corruption Barometer 2013 yang dirilis oleh TranparencyInternational Indonesia menemukan data yang mengejutkan. Dalam survei tersebut ditemukan bahwa lembaga kepolisian, Dewan Perwakilan Rakyat , pengadilan dan partai politik merupakan lembaga-lembaga terkorup menurut persepsi masyarakat. Survei ini dilakukan di 5 kota, yakni Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya dan Makassar.

Selain institusi terkorup, GCB juga menemukan information bahwa 72 persen masyarakat menilai korupsi meningkat dan 65 persen menyatakan bahwa pemberantasan korupsi belum efektif. Sudah berbagai upaya penindakan dilakukan pemerintah Indonesa melalui lembaga yang berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi , maupun Kejaksaan. Tebukti dengan banyaknya pejabat publik yang telah ditangkap dan menjalani proses hukum. Namun demikian kegiatan penindakan ini sifatnya jangka pendek dan tidak menjadi “panacea” untuk upaya pemberantasan korupsi. Belum optimalnya penindakan dikarenakan penegakan hukum yang masih lemah, dan persepsi masyarakat yang menganggap tindak korupsi menjadi sesuatu hal lumrah.

Secara umum diharapkan lulusan Prodi MIH akan cakap di bidangnya masing-masing dan dipersiapkan untuk studi lanjut ke jenjang S3 atau studi doktoral. Menjadi Program unggulan bidang hukum di Asia Pasifik tahun 2025 melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas dalam era globalisasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Kristiani. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum dan tindak pidana terorisme. Selain itu kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.

Politik mengenai korupsi

Itu sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat UUD 1945 dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang- undang dasar. JAKARTA, KOMPAS.com – Arah politik hukum pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemberantasan korupsi dinilai tidak jelas. Korupsi saat ini sudah menjadi development dimana-mana, yang melakukan korupsi pun sudah tidak mengenal kelas dan strata lagi, mulai dari degree menteri, sampai kepada stage kepala desa, korupsi pun kini sudah mulai menjalar sampai ke penegak hukum dan swasta. Bahkan yang menyandang status PNS pun, tanpa disadari dalam kesehariannya telah melakukan perilaku korupsi kecil-kecilan dengan modus “terlambat masuk kantor dan cepat pulang sebelum waktunya” padahal telah digaji oleh negara dengan jam kantor yang sudah ditentukan. Diperlukan upaya pencegahan yang merupakan strategi jangka panjang dan salah satunya melalui pendidikan formal di berbagai degree. Melalui pengembangan pendidikan karakter anti korupsi yang berpedoman pada nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia merupakan langkah awal untuk membangun kesepahaman dan komitmen kolektif dari berbagai lapisan masyarakat tentang korupsi dan perang terhadap korupsi.