Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa

Dalam Kertas Posisi tentangSistem Integritas Partai Politik, KPK menyatakan bahwa ketidakintegritasnya parpol diakibatkan oleh empat faktor, yakni ketiadaan standar etik, kaderisasi yang lesu, rekrutmen yang kacau, dan tata kelola keuangan partai yang masih serampangan. Kedudukan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia tersimpul dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke IV, ketetapan MPRS NO XX/MPRS/1966 jo TAP No. Pancasila dalam kedudukan ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara dari negara, ideologi negara . Kedua, apabila memang ternyata diindikasi terjadi adanya suap atau mahar dalam tahapan pencalonan dan Bawaslu kesulitan untuk pemenuhan syarat formil materil karena wewenangnya juga terbatas, maka KPK perlu hadir untuk mengungkap kasus yang terjadi. Usut tuntas perkara yang menjadi cikal bakal korupsi sampai ke akar – akarnya. Tindak dengan tegas sesuai aturan yang berlaku, siapapun itu tanpa pandang bulu.

Saya ingin membahas sudut pandang untuk memahami korupsi yang agaknya kurang lazim di mata umum, yaitu pendekatan keuangan partai politik. Selain itu, ada perilaku memuaskan diri sendiri dan menyelamatkan diri sendiri dipandang sebagai suatu kebutuhan alamiah pula yang selalu ada pada setiap manusia, yang tampak pada saat-saat tertentu. Pengakuan kebutuhan alamiah berrdasarkan moral memerlukan transformasi ke dalam hukum.

Bentuk sanksinya bisa mulai dari yang paling ringan, seperti sekadar nasihat atau teguran dari hakim, bisa berupa penjara, pengenaan denda , pengumuman pelaku di hadapan publik atau media massa , hukuman cambuk, hingga sanksi yang paling tegas, yaitu hukuman mati. Padahal akal manusia terbatas, dipengaruhi kepentingan, tidak mengetahui hakikat baik dan buruk untuk kehidupannya. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara, baik dalam sekala kecil, maupun besar. Sebab ini adalah bagian dari peran mahasiswa untuk melakukan kontrol kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai keadilan di masyarakat. Sejarah reformasi tahun 1998 adalah catatan kegemilangan perjuangan mahasiswa dalam menuntut keadilan di negerinya sendiri.

Dalam faedah yang lebar, korupsi atau korupsi politis yaitu penyalahgunaan posisi resmi kepada keuntungan pribadi. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang sangat ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan kepada memberi dan menerima pertolongan, mencapai dengan korupsi berat yang diresmikan, dll. Titik ujung korupsi yaitu kleptokrasi, yang faedah harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak berada sama sekali. Terorganisir atau tidak, umumnya korupsi menjadi alat untuk para kriminal mencapai tujuannya dalam hal penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi.

Utamanya pembenahan di bidang upaya penindakan dan pencegahan korupsi yang harus dilakukan secara bersama-sama. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana. Ada tiga hal penting yang harus diperbaiki oleh setiap partai politik untuk mampu menjadi partai dan pemimpin yang berkualitas. Hal ini mengakibatkan adanya persekongkolan antara pemberi dana dan para politisi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk balas budi yang sering kali menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara. Korupsi politik biasanya dilakukan oleh para pejabat negara yang melakukan korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Melihat adanya nama-nama pejabat dan politisi yang terseret dalam ini, maka dapat kita pahami bahwa kekuasaan memiliki potensi besar untuk disalahgunakan.

Perempuan juga sama pentingnya, dan mungkin akan lebih penting di masa depan. “Sesungguhnya sejak tahun lalu, dalam maklumat kami bahwa perkembangan terkahir perjalanan kehidupan bangsa dan negara menunjukan adanya defiasi, distorsi dan disorientasi kehidupan nasional dari nilai-nilai dasar dan cita-cita nasional,” katanya. Mantan Panglima TNI itu bahkan menilai bahwa praktik korupsi period ini jauh lebih buruk daripada period Orde Baru. Menurutnya, Indonesia semakin jauh dari orientasi dan cita-cita nasional. Dengan demikian harapan dan cita-cita perjuangan bangsa untuk mewujudkan kehidupan yang adil, makmur dan beradab dapat diwujudkan. Ini sesungguhnya tameng,playing victim untuk mendapatkan simpati majelis hakim meskipun secara hukum ini tetap dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Politik mengenai korupsi

Dari sejumlah kasus hukum yang terjadi di Indonesia, tidak jarang memang berlatar belakang kekuatan politik. Penindakan kasus korupsi, misalnya, kerap berjalan atas latar belakang kemauan dan kekuatan politik. Begitu pula penyelesaiannya yang justru kerap menarik masalah hukum ke ranah politik. Saat ini, suka ataupun tidak suka, menurutnya, publik masih memandang bahwa sinergitas tersebut masih sebatas perjanjian di atas kertas atau MoU antar kelembagaan saja. Kenyataannya di lapangan, masing-masing aparat penegak hukum sering nampak berjalan sendiri-sendiri.

White Collar Crime dalam aspek tipologis berbeda dari Blue Collar Crime. Biasanya istilah White Collar Crime ditujukan bagi aparat dan petinggi negara sedangkan Blue Collar Crime dipakai untuk menyebut kejahatan-kejahatan yang terjadi di kelas sosial bawah dengan kualitas dan kuantitas yang lebih rendah dari kejahatan yang dihasilkan oleh White Collar Criminal. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggungjawab yang tinggi. BPD selaku pengawas yang mengontrol segala bentuk jalannya pemerintahan desa. [newline]Peran BPD dalam hal ini sangat penting dalam mencegah terjadinya tipikor, karena bila pengendalian dan pengawasannya baik maka tindak kecurangan bisa sangat diminimalisir. Jakarta, 23 Januari 2020 – Hari ini Transparency International kembali merilis Corruption Perception Index yang ke-24 untuk tahun pengukuran 2019.

Berdasarkan hasil survei PERC, Indonesia berada pada posisi kedua setelah India sebagai negara dengan birokrasi yang tidak efisien. Secara berturut-turut, India dengan skor 9,41, Indonesia 8,59, Filipina 8,37, Vietnam eight,thirteen dan China 7,93.eleven Hal ini memberikan gambaran bahwa pemberantasan dan pencegahan korupsi di birokrasi belum memberikan dampak positif bagi perbaikan birokrasi. Beragam hasil penelitian dan survei di atas merupakan indikator bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi. Kedua, asas kemanfaatan , penegakan hukum harus mampu memberikan kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat.