Meneropong Politik Indonesia Di Masa Depan

Jika di masa sekarang kita bisa hidup bebas, di masa itu pemerintah hampir “memasuki” semua aspek kehidupan. Oh iya, kalau kamu mau diskusi tentang topik ini lewat ruangles yang pastinya didampingi sama guru-guru yang handal. Squad, sekarang kamu tentu bisa dengar berbagai musik dan menarikan berbagai tarian dengan bebas, ‘kan? Berbeda dengan masa Demokrasi Terpimpin, segala aspek kehidupan masyarakat berada di bawah dominasi politik.

Dampak dari sistem yang selama masa orde baru diterapkan menyebabkan Pemerintah Daerah tidak responsif dan kurang peka terhadap aspirasi masyarakat daerah. Banyak proyek pembangunan daerah yang tidak menghiraukan manfaat yang dirasakan masyarakat, karena beberapa proyek merupakan proyek titipan yang sarat dengan petunjuk dan arahan dari Pemerintah Pusat. Tentang reproduksi bahaya yang terus menerus ini, Princen mempunyai komentar yang menarik. “Apakah rakyat Indonesia menderita amnesia sejarah, sehingga setiap waktu terus-menerus harus diingatkan? Padahal dengan terus memupuk dendam dan membuat sebagian anggota masyarakat larut dihimpit rasa bersalah, rendah diri dan akhirnya tidak dapat mengembangkan diri secara wajar,” ungkap Princen. Hidup di masa sekarang tentunya berbeda dengan kehidupan Indonesia di masa demokrasi terpimpin, ya.

Beberapa pendapat tentang internet dan pemberdayaan politik yang dibuat pada dasarnya tidak memungkinkan untuk mengontrol web. Menurut Lessig Internet dapat dikontrol melalui pasar, peraturan, norma-norma sosial dan “kode” di mana arsitektur internet dapat dimanipulasi untuk menerima atau menyensor informasi. Teknologi itu tidak baik, buruk atau netral dan efek dari teknologi dibentuk oleh masyarakat dimana teknologi ditangguhkan. Media baru itu sendiri tidak dapat mengubah adegan politik, karena media baru memiliki efek sejauh ketika ia diadopsi, digunakan dan dimasukkan ke dalam masyarakat yang menentukan perubahan.

Proses semacam itu merupakan kecenderungan yang tak terhindarkan dari demokrasi politik yang menghendaki adanya perluasan partisipasi dan pemberian otonomi bagi masyarakat lokal. Dalam konteks Indonesia pascapemerintahan Suharto, desentralisasi—yang muncul bersamaan dengan Reformasi 1998 itu—menjadi salah satu unsur pembeda paling elementer dibanding era Orde Baru. Struktur ekonomipolitik Orde Baru yang tertutup dan terpusat segera berubah dan berganti menjadi lebih terbuka dan terdesentralisasi. Desentralisasi tidak saja telah menjadi “kata kunci” dalam perumusan kebijakan publik saat ini, tetapi juga menjadi “mantra suci” dalam dunia politik. Politik hukum yang mempertahankan sistem multipartai seperti tersirat dari pengaturan mengenai pembentukan partai politik tentu telah dipertimbangkan secara matang oleh pembentuk undang-undang.

Unsur-unsur baru dari kalangan profesional maupun kalangan bisnis cenderung menghindarkan diri dari politik dan berkonsentrasi pada bidangnya sendiri yang sempit. Semua hal tersebut membuat sistem ekonomi Indonesia menjadi cukup rawan krisis, terutama krisis fiskal dan krisis keuangan. Terjadinya krisis rupiah dan berbagai dampaknya membuat pemerintah terpaksa harus mengeluarkan sejumlah kebijakan deregulasi di bidang ekonomi.

Parpol dan para politisi harus mengalami pembaharuan yang revolusioner secara terstruktur dan holistik. Jika tidak demikian, maka benar apa yang dikatakan Karl Marx, bahwa negara adalah milik orang- orang kelas tertentu dan sebagai alat untuk kekuasaan. H.J.C. Princen bahkan menilai konstitusi Indonesia bukan hanya melindungi keyakinan politik, tetapi juga tindakan politik sepanjang tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Politik masa ini

Oleh karena itu, korupsi, kolusi dan nepotisme yang masih terjadi, tidak lain dan tidak bukan bersumber dari politik. Dalam seminar mengenai Tapol yang diselenggarakan oleh MIK , Marzuki Darusman, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengungkapkan kesulitan pemberian amnesti ini. Menurutnya pemberian amnesti bertalian erat dengan suatu tujuan untuk menciptakan kondisi politik baru. Undang-undang tentang amnesti dan abolisi tahun 1954 juga menegaskan bahwa hal ini dapat dilakukan presiden atas dasar kepentingan negara. Pertanyaannya, atas dasar kepentingan negara yang bagaimana pada saat ini sehingga anjuran amnesti dianggap perlu diberikan? Dengan demikian pemberian amnesti sukar dilakukan karena mengandung konsekuensi pertanggungjawaban politik oleh presiden.

Dengan memperhatikan tipe partai politik yang dikenal, yaitu sistem partai partai tunggal; sistem dwi partai; dan sistem multipartai, tampaknya pilihan yang ketiga ini paling banyak diterapkan di berbagai negara yang menganut paham demokrasi . Sistem kepartaian jelas tidak hanya menentukan susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD melainkan juga sistem pemerintahan. Gagasan tentang masuknya internet pada ranah publik banyak mendapatkan kritik, karena teknologi belum tentu dapat memperbaiki masalah apatisme politik dan juga tidak dapat mendorong partisipasi politik masyarakat.

Selain itu masih ada 86 organisasi dan perseorangan akan ikut dalam pemilihan umum. Dalam pendaftaran pemilihan tidak kurang dari 60% penduduk Indonesia yang mendaftarkan namanya , angka yang cukup tinggi yang ikut dalam pesta demokrasi yang pertama. Pemilihan umum untuk anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Pemilihan Umum 1955 menghasilkan susunan anggota DPR dengan jumlah anggota sebanyak 250 orang dan dilantik pada tanggal 24 Maret 1956 oleh Presiden Soekarno.

Pemerintah Orde Baru memerintah Indonesia selama lebih dari tiga puluh tahun dan pemerintahan itu ditandai oleh perkembangan ekonomi tetapi juga oleh penindasan dan korupsi. Namun, ketika ekonomi domestik – dasar legitimasi kekuatannya – runtuh pada tahun 1990an, Suharto cepat kehilangan kendali kekuasaan. Mengakhiri peringatan peristiwa Gerakan 30 September , BALAIRUNG kembali mengunggah arsip mengenai dinamika politik dan hukum pada saat itu dan setelahnya. Pada kesempatan ini, BALAIRUNG membahas tahanan politik Orde Lama dan Orde Baru, hingga upaya rekonsiliasi nasional. Artikel ini dimuat Majalah BALAIRUNG NO. 22/TH.IX/1995 dalam rubrik Berita Tema yang mengulas tema-tema tertentu. Demi keterbacaan artikel, kami melakukan penyuntingan minor yang meliputi diksi dan bahasa sebelum mengunggah di laman ini.