Dinamika Ekonomi Politik Terkait Kebijakan Impor Vaksin Covid

Vaksin ini akan menjadi kontribusi Tiongkok untuk memastikan aksesibilitas dan keterjangkauan vaksin di negara-negara berkembang,” kata Jiping. Made menjelaskan, vaksin ideologi yang dimaksud bisa diberikan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya di lingkup Pemkab Banyuwangi dan di ruang-ruang publik di Bumi Blambangan sepekan sekali atau minimal sebulan sekali, yakni setiap tanggal 17. Syaiful menyesalkan tidak adanya inisiatif dan langkah cepat dari Kemdikbudristek untuk segera menindaklanjuti persetujuan vaksin untuk anak. Menurut Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta Rudyono Darsono menilai pelaksanaan vaksin berbayar tak tepat dilakukan saat ini.

Termasuk dalam hal vaksin, kalangan yang menolak karena alasan iman semakin memperoleh legitimasi justru dari perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Bagi mereka, vaksin adalah hak, bukan kewajiban, yang boleh dilakukan atau tidak oleh warga negara. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan mengenai video yang beredar di media sosial yang menunjukkan antusiasme warga Kota Maumere, Nusa Tenggara Timur saat menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo pada Selasa.

Bahkan, pemerintah telah menetapkan kelompok prioritas dari kegiatan vaksinasi . Terkait dengankriteria prioritas penerima vaksin, harus dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah, termasuk soal prioritas wilayah penerima vaksinnya. Ini menjadi masalah besar juga, karena layanan kesehatan di Indonesia sangat berbeda-beda kesiapannya. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menjelaskan pemerintah memiliki tambahan anggaran untuk vaksin sebesar Rp 10 triliun pada 2021. Dana tersebut didapatkan dari dana cadangan yang berada di rekening bendahara umum negara. Said memperkirakan program vaksinasi free of charge membutuhkan biaya Rp 104 triliun.

“Terima kasih kepada para mitra yang telah membantu persiapan pelaksanaan vaksinasi di SVMI. Listyo Sigit Prabowo memberikan apresiasi dan menyampaikan rasa bangga atas upaya UI berkolaborasi membentuk SVMI. Ia mengatakan, saat ini Indonesia masih berjuang melawan pandemi Covid-19 yang masih tinggi. “Banyak program yang dilakukan Pemerintah untuk menahan/mencegah laju pertambahan kasus Covid-19, yaitu 3 hal yang perlu dilakukan. Langkah ketiga adalah percepatan vaksinasi, untuk meningkatkan daya tahan terhadap Covid-19 dalam rangka mecapaiherd immunity,” ujar Sigit. Dalam sebuah pernyataan resmi, Biden mengatakan, Amerika Serikat akan menyumbangkan hampir 19 juta dosis melalui program berbagi vaksin internasional COVAX.

“Update terakhir hari kemarin jumlah yang positif aktif di Kabupaten Pangandaran sebanyak 328 orang dengan rincian 27 orang isolasi di RSUD Pandega, 301 orang isolasi mandiri di rumah. Juga berdasarkan evaluasi zona resiko yang dikeluarkan oleh satgas covid-19 Prov. Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran yang sejak awal mulai covid-19 ada yaitu bulan maret 2020 sampai bulan januari 2021, kita selalu berada di resiko rendah tetapi kemarin seminggu terakhir kita sudah berubah masuk zona resiko sedang. Untuk itu kami berharap vaksinasi ini mendapat dukungan dari semua pihak, vaksinasi ini sangat evektif sekali untuk melindungi diri, melindungi negeri biar kita bisa beraktifitas seperti sediakala”, ujar Yadi. Tambah Yadi, kasus terkonfirmasi covid-19 di Kabupaten Pangandaran semakin meningkat, untuk itu dengan adanya vaksinasi ini masyarakat harus ikut mendukung demi kesehatan masyarakat. “Tentu aman dan halal, pada tanggal 11 januari kemarin sudah ada sertifikat halal dari MUI, sudah ada sertifikat dari badan pengawas obat dan makanan , artinya ketika sekarang bapak dan ibu mau disuntik sudah aman dan halal”, ujarnya.

Politik Vaksin

“Kita sudah mengimpor vaksin di samping juga memproduksi vaksin dalam negeri. Itu nanti relawannya juga dari mahasiswa. Kita harapkan juga membantu proses vaksinasi,” kata dia. Menurut Muhadjir, pemerintah provinsi, baik tingkat kabupaten atau kota, saat ini juga sudah membuat gerakan untuk melibatkan relawan dan mahasiswa dalam melakukan sosialisasi serta edukasi masyarakat. Oleh karena itu, Negara harus bisa mengkomunikasikan kepada semua orang mengenai jaminan tidak akan adanya diskriminasi terhadap akses terhadap vaksin baik soal harga, distribusi, maupun keterjangkauan. Soal harga telah menjadi masalah yang cukup sensitive, misalnya kemarin pengalaman dari penetapan harga Rapid check dan PCR. Termasuk keterbukaan informasi mengenai kemampuan anggaran negara untuk menyediakan vaksin untuk seluruh masyarakat secara gratis. Keputusan terbaru dari Presiden Jokowi pada 16 Desember 2020 menyatakan bahwa Pemerintah akan menggratiskan vaksin untuk seluruh masyarakat.