2 Menteri Tersangka Korupsi Disebut Turunkan Kepercayaan Terhadap Partai Politik

Penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu, pertama, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk mempercepat prosedur yang sesuai dengan hukum. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk mempercepat prosedur yang bertentangan dengan hukum . Namun salah satu pengurus DPP PDIP mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung untuk dapat menentukan sendiri secara bebas siapa kadernya yang akan menempati kursi DPR menggantikan Nazarudin. Penetapan MA itu kemudian menjadi dasar PDIP bersurat ke KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin di DPR. Namun KPU melalui rapat pleno menetapkan Riezky sebagai pengganti Nazarudin. Di sinilah diduga terjadi ‘main mata’ yang bermuara pada praktik suap-menyuap.

Untuk menjaga independensi sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan publik dan menjaga keberlangsungan program, sejak Maret 2010 lalu ICW membuka peluang donasi publik. Dengan memberi bantuan finansial kepada lembaga ini, masyarakat dapat turut serta dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. Menggalang kampanye publik guna mendesakkan reformasi hukum, politik, dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi. Dalam hal ini setidaknya setiap partai politik harus memiliki pola rekrutmen yang bersifat baku, inklusif, equity , dan akuntabel.

Masih hangat dalam ingatan kita, terkait dengan kasus suap yang melibatkan salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atas kasus dugaan penerimaan hadiah/janji terkait dengan proses pergantian antar waktu anggota DPR RI di bulan Januari 2020 lalu. Dari kronologis kasus yang terjadi, tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata aktor utama dugaan suap juga adalah perilaku koruptif partai politik. Hal ini sudah seharusnya menjadi kehati-hatian bagi 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak 2020. Selamat pagi, DnT Lawyers, saya ingin bertanya apakah partai politik yang menerima uang dari hasil korupsi dapat dihukum?

Inilah korupsi politik, yang pada umumnya terjadi saat penetapan keputusan di tingkatan tertinggi sistem politik sebuah negara. Kedua, mendorong partai politik untuk memperkuat komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan memecat anggota maupun pengurus yang terjerat kasus korupsi. Ketiga, bagi pejabat publik melakukan pelaporan dan publikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara , secara berkala. LHKPN diharapkan ke depan, tidak hanya dilaporkan pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Tertip dan disiplin anggaran yaitu pengeloaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. “Peningkatan terbesar dikontribusikan oleh IMD World Competitiveness Yearbook dengan peningkatan sebesar sepuluh poin dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini dipicu oleh penegakan hukum yang tegas kepada pelaku suap dan korupsi dalam sistem politik. Sedangkan penurunan empat poin dikontribusikan pada World Economic Forum EOS. Penurunan skor ini dipicu oleh masih maraknya suap dan pembayaran ekstra pada proses ekspor-impor, pelayanan publik, pembayaran pajak tahunan, proses perizinan dan kontrak.” tambah Wawan.

Dalam sistem manajemen fashionable, sistem keuangan akan menentukan sehat atau tidaknya sebuah organisasi. Oleh karena itu, sistem keuangan yang sehat dan transparan harus dimiliki dan disediakan oleh partai politik, sehingga mampu terbebas dari adanya indikasi penyalahgunaan wewenang . Jika dianalogikan, partai politik adalah sebuah mesin, sementara korupsi adalah hasilnya. Ketika mesin itu beroperasi dengan baik dan sesuai prosedur, maka hasilnya akan baik dan sesuai prosedur. Oleh karena itu, kita perlu mendorong partai politik untuk melakukan perbaikan dan perubahan. Berbicara partai politik dan korupsi pada saat ini, dapat menimbulkan heterogenitas pandangan baik ataupun buruk.

Politik mengenai korupsi

Upaya pemberantasan korupsi bukanlah tugas aparat penegak hukum semata. Institusi pemerintah, parlemen, aparat penegak hukum, masyarakat dan pelaku usaha harus mendukung upaya ini. Untuk lebih menjelaskan, gambaran yang lebih kongkret tentang korupsi di Indonesia, berikut ini akan ditampilkan beberapa kajian dan survei yang menunjukan tingkat kerentanan bangsa Indonesia dari ancaman korupsi pada beberapa tahun terakhir.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada dua permasalahan, yaitu Politik hukum pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pasca disahkannya UU No. 19 tahun 2019 dan kendala lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia saat ini. Politik Hukum Pemberantasan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca disahkannya UU No. 19 tahun 2019 adalah dengan melakukan uji materil UU No. 19 tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk perlawanan dari publik agar UU No. 19 tahun 2019 yang notabanenya melemahkan fungsi KPK. Selain itu, KPK dalam melakukan tindakan-tindakan penanggulangan kasus korupsi di Indonesia saat ini tidak hanya mengedepankan upaya preventif tetapi juga represif tetap menjadi fokus penegakan hukum oleh KPK. Kendala lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia saat ini dapat dipilah menjadi dua yakni faktor inner dan eksternal. Faktor inside didasari pada melemahnya kedudukan, fungsi dan kewenangan KPK karena disahkannya UU No. 19 tahun 2019.

Dalam kejahatan HAM yang dikualifikasikan sebagai extra ordinary crime menjadi tanggung jawab negara untuk mengadilinya karena masuk dalam domain musuh seluruh umat manusia. Anggota Komisi E itu meyakini hak interpelasi akan bergulir dan mendapatkan dukungan para anggota dewan lainnya. Sebab, Ima menilai sampai saat ini Pemprov tidak bersikap terbuka dalam mengungkap kerugian DKI sebesar Rp 106 miliar.